Ketenagakerjaan · 1 layanan
Jasa Pendampingan Advokasi Ketenagakerjaan
Dapatkan panduan profesional untuk Ketenagakerjaan Advokasi Ketenagakerjaan. Kami membantu Anda menavigasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai regulasi yang berlaku.
- Konsultasi gratis
- Dokumen dicek sebelum diajukan
- Melayani seluruh Indonesia
- mengurus dokumen sejak 2008
- 18 tahun
- dokumen diselesaikan
- 1 juta+
Informasi diperbarui 9 November 2026
Katalog layanan
Pilih layanan Ketenagakerjaan Advokasi Ketenagakerjaan
Lihat persyaratan tiap layanan. Belum yakin yang mana? Konsultasi gratis — kami bantu pilihkan.
1 layanan tersedia
Kenapa kami
Kenapa mengurus lewat Jangkar Global Groups?
- mengurus dokumen sejak 2008
- 18 tahun
- dokumen diselesaikan
- 1 juta+
- Perusahaan resmiPT terdaftar (AHU & NIB) — legalitas perusahaan & rekening resmi bisa Anda cek.
- Dokumen dicek lebih duluKelengkapan & kesesuaian dokumen diperiksa sebelum diajukan, agar tidak bolak-balik.
- Kabar di setiap tahapAnda tahu posisi berkas dari awal sampai selesai lewat WhatsApp.
Cara kerja layanan Ketenagakerjaan Advokasi Ketenagakerjaan bersama Jangkar Global Groups
- 1
Konsultasi gratis
Ceritakan kebutuhan Anda. Kami bantu pilih layanan dan jalur yang tepat.
- 2
Kirim dokumen
Kirim lewat WhatsApp/email. Kami cek kelengkapannya lebih dulu.
- 3
Kami proses
Kami urus sesuai prosedur resmi instansi terkait dan kabari setiap tahapnya.
- 4
Selesai
Dokumen diambil atau dikirim ke alamat Anda.
Panduan · 1 menit baca
Panduan lengkap Ketenagakerjaan Advokasi Ketenagakerjaan
Memahami Pentingnya Advokasi Ketenagakerjaan
Advokasi ketenagakerjaan atau Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) merupakan proses hukum untuk menengahi perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha. Proses ini bertujuan mencari solusi musyawarah melalui jalur non-litigasi di Dinas Tenaga Kerja maupun litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial.
Layanan ini sangat dibutuhkan oleh pekerja, serikat pekerja, maupun pengusaha yang menghadapi kendala terkait hak normatif, penolakan PHK sepihak, atau perbedaan syarat kerja. Dengan pendampingan yang tepat, Anda dapat memastikan setiap langkah penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Jenis Perselisihan dan Alur Penyelesaian Resmi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, terdapat empat jenis perselisihan yang dapat diadvokasi, yaitu perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja. Memahami jenis perselisihan Anda adalah langkah awal yang krusial sebelum memulai proses pengajuan.
Alur resmi wajib dimulai dengan perundingan bipartit secara internal. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses berlanjut ke mediasi di Disnaker setempat, dan jika masih belum menemui titik temu, langkah terakhir adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
- Perundingan Bipartit (maksimal 30 hari kerja)
- Mediasi di Disnaker (maksimal 30 hari kerja)
- Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Dokumen Penting dan Kesalahan Umum dalam Advokasi
Untuk memproses advokasi, Anda wajib menyiapkan risalah perundingan bipartit sebagai bukti bahwa musyawarah internal telah dilakukan. Kegagalan melampirkan dokumen ini sering menjadi penyebab utama ditolaknya permohonan oleh instansi terkait.
Selain itu, ketelitian dalam menyusun identitas pihak dan surat kuasa sangat menentukan kelancaran proses. Kami hadir untuk membantu Anda menyusun dokumen persyaratan agar sesuai dengan standar administratif yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
- Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan
- Risalah Perundingan Bipartit
- Surat Kuasa Hukum (jika dikuasakan)
- Identitas lengkap pihak berselisih
FAQ
Pertanyaan seputar Ketenagakerjaan Advokasi Ketenagakerjaan
Apakah pengaduan perselisihan ke Disnaker dikenakan biaya?
Bisakah saya langsung melapor ke Disnaker tanpa berunding dengan perusahaan?
Berapa lama proses mediasi di Disnaker berlangsung?
Apa langkah selanjutnya jika mediasi di Disnaker tidak mencapai kesepakatan?
Panduan & artikel Ketenagakerjaan Advokasi Ketenagakerjaan
Semua artikel →
Ketenagakerjaan
Pemerintah Persiapkan Peralihan Sistem Pemagangan Jepang ke ESDP 2027
Pemerintah Indonesia dan Jepang tengah mempersiapkan transisi sistem pemagangan dari TITP menuju Employment for Skill Development Program (ESDP) yang akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2027.
Ketenagakerjaan
PMI di Jepang Kini Dapat Akses Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Daring
Pemerintah Indonesia melalui KBRI Tokyo resmi membuka akses pendaftaran daring BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jepang per 28 Oktober 2026, memberikan perlindungan sosial komprehensif bagi para pekerja.
Siap mengurus Ketenagakerjaan Advokasi Ketenagakerjaan?
Ceritakan dokumen dan tujuan Anda. Kami bantu pilih layanan dan cek persyaratannya — konsultasi gratis.
Jam layanan: Senin–Jumat 08.30–17.00 WIB, Sabtu 08.30–15.00 WIB
Jangkar Global Groups adalah perusahaan jasa swasta, bukan instansi pemerintah. Kami membantu pengurusan dokumen sesuai prosedur resmi; keputusan akhir tetap pada instansi berwenang.