Advokasi Ketenagakerjaan
Advokasi Sengketa Upah Pekerja
Kami menyediakan pendampingan profesional untuk advokasi sengketa upah bagi pekerja maupun perusahaan. Kami membantu Anda menavigasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tepat dan sesuai regulasi yang berlaku.
- Estimasi 60 hari
- Seluruh Indonesia
- Konsultasi gratis
- mengurus dokumen sejak 2008
- 18 tahun
- dokumen diselesaikan
- 1 juta+
Informasi diperbarui 9 November 2026
Keunggulan layanan
Pengalaman Sejak 2008
Berbekal pengalaman panjang, kami memahami dinamika penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Indonesia.
Layanan Jarak Jauh Efisien
Anda bisa berkonsultasi via WhatsApp dan memantau status berkas secara berkala tanpa harus selalu hadir di kantor.
Jam Operasional Fleksibel
Kami melayani konsultasi pada hari Senin hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan kesibukan Anda.
Apa itu advokasi sengketa upah?
Biasanya dipakai untuk:
- Penyusunan risalah perundingan bipartit yang sah
- Pendampingan proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja
- Penyusunan dokumen gugatan untuk Pengadilan Hubungan Industrial
- Pendampingan selama proses persidangan di pengadilan
Kapan Anda membutuhkan advokasi sengketa upah?
PHK Sepihak Tanpa Pesangon
Anda mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan perusahaan tidak membayarkan pesangon sesuai ketentuan.
Pemotongan Gaji Tanpa Persetujuan
Perusahaan melakukan pemotongan gaji secara sepihak dengan alasan efisiensi tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan Anda.
Upah Lembur Tidak Dibayarkan
Anda telah bekerja melebihi jam kerja normal namun hak atas upah lembur tidak dipenuhi oleh perusahaan.
Penundaan Pembayaran Gaji
Perusahaan menunda pembayaran gaji pokok Anda selama berbulan-bulan sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar.
Perselisihan Perhitungan Pesangon
Terdapat perbedaan pendapat mengenai perhitungan nilai pesangon saat masa kerja Anda berakhir.
Mengapa advokasi sengketa upah penting?
Menjamin Hak Pekerja Terpenuhi
Pendampingan yang tepat memastikan hak-hak normatif Anda sebagai pekerja diperjuangkan sesuai dengan undang-undang.
Memastikan Prosedur Hukum Sah
Mengikuti alur bipartit hingga pengadilan secara benar mencegah gugatan Anda ditolak karena kesalahan administratif.
Penyelesaian Sengketa yang Terarah
Memiliki pendamping membantu Anda tetap fokus pada tahapan prosedur yang berlaku agar sengketa tidak berlarut-larut.
Kendala mengurus advokasi sengketa upah sendiri
- Prosedur yang KompleksAlur dari perundingan bipartit hingga ke pengadilan memerlukan pemahaman mendalam mengenai tahapan yang wajib dilalui.
- Penyusunan Dokumen AdministratifBanyak pekerja kesulitan menyusun risalah bipartit atau dokumen gugatan yang memenuhi syarat formal di pengadilan.
- Waktu dan TenagaProses mediasi dan persidangan menyita banyak waktu serta tenaga di tengah kesibukan harian Anda.
Urus sendiri atau dibantu kami?
| Aspek | Urus sendiri | Bersama Jangkar Global Groups |
|---|---|---|
| Biaya | Lebih hemat karena tidak ada biaya jasa pihak ketiga | Investasi untuk pendampingan profesional dan efisiensi waktu |
| Risalah Bipartit | Menyusun sendiri, berisiko kesalahan format hukum | Penyusunan risalah yang sah dan sesuai regulasi |
| Prosedur PHI | Memahami alur dan aturan hukum secara mandiri | Navigasi prosedur di Disnaker dan PHI dengan pendampingan |
| Waktu | Perlu meluangkan waktu untuk riset dan antrean | Proses lebih terarah dengan panduan ahli berpengalaman |
Panduan lengkap advokasi sengketa upah
Memahami Alur Advokasi Sengketa Upah
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia wajib mengikuti tahapan yang telah diatur dalam undang-undang. Anda tidak bisa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa melalui upaya perundingan terlebih dahulu.
Proses ini dimulai dengan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Jika tidak mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah mediasi di Dinas Tenaga Kerja setempat.
Pentingnya Risalah Perundingan Bipartit
Risalah perundingan bipartit adalah dokumen krusial yang membuktikan bahwa Anda telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Kesalahan dalam penyusunan risalah sering kali menghambat proses mediasi di Disnaker.
Pastikan risalah memuat poin-poin perselisihan yang jelas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dokumen ini menjadi syarat wajib sebelum Anda melangkah ke tahap mediasi.
Menghadapi Mediasi dan Gugatan di PHI
Jika mediasi di Disnaker tidak membuahkan hasil, Anda dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Proses ini memerlukan ketelitian dalam menyiapkan dokumen gugatan agar diterima oleh pengadilan.
Kami membantu Anda menavigasi setiap tahapan, mulai dari pengaduan ke Disnaker hingga pendampingan dalam proses persidangan di PHI sesuai dengan kapasitas kami sebagai konsultan.
Pilihan paket jasa advokasi sengketa upah
Paket Pendampingan Mediasi & PHI
Cocok untuk: Klien yang membutuhkan pendampingan penuh mulai dari tahap mediasi di Disnaker hingga proses gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.
Estimasi Maksimal 30 hari kerja untuk mediasi Disnaker
Pendampingan profesional secara intensif untuk menavigasi setiap tahapan perselisihan hubungan industrial sesuai regulasi yang berlaku.
- Pendampingan selama proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja
- Penyusunan dokumen gugatan untuk Pengadilan Hubungan Industrial
- Pengelolaan dokumen perkara rangkap tujuh
- Pemantauan status berkala selama proses perselisihan
Syarat dan dokumen advokasi sengketa upah
Dokumen Persyaratan Utama
Dokumen yang wajib disiapkan untuk memulai proses penyelesaian sengketa.
Risalah perundingan bipartit
Surat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Dokumen gugatan (rangkap 7 untuk PHI)
Alur jasa advokasi sengketa upah
- 1
Konsultasi Awal
Hubungi kami melalui WhatsApp untuk menceritakan kondisi sengketa yang Anda hadapi.
- 2
Analisis Kasus
Kami akan menelaah kronologi dan dokumen pendukung Anda untuk menentukan langkah terbaik.
- 3
Penyusunan Risalah Bipartit· Maksimal 30 hari kerja
Kami membantu menyusun risalah perundingan agar sah secara hukum untuk diajukan ke perusahaan.
- 4
Mediasi Disnaker· Maksimal 30 hari kerja
Pendampingan dalam proses mediasi di Disnaker jika perundingan bipartit belum mencapai kesepakatan.
- 5
Gugatan ke PHI
Penyusunan dan pengajuan dokumen gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika mediasi tidak berhasil.
Tips agar pengurusan advokasi sengketa upah lancar
- 01 Simpan semua bukti komunikasi dengan perusahaan, seperti email, pesan singkat, atau surat tugas, karena sangat berguna sebagai dokumen pendukung.
- 02 Pastikan Anda mencatat setiap detail kejadian sengketa secara kronologis untuk memudahkan penyusunan risalah perundingan bipartit.
- 03 Jangan menandatangani dokumen apa pun dari perusahaan jika Anda merasa isinya tidak sesuai dengan kesepakatan awal tanpa berkonsultasi terlebih dahulu.
- 04 Siapkan salinan dokumen pendukung dalam jumlah rangkap yang cukup sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial.
- 05 Selalu patuhi tahapan penyelesaian perselisihan mulai dari bipartit hingga mediasi sebelum melangkah ke proses pengadilan.
Melayani seluruh Indonesia
Konsultasi via WhatsApp
Kirim dokumen via kurir
Pantau status
Dokumen dikirim balik
Garansi dan dasar hukum
Dasar hukum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial — Peraturan ini menjadi landasan hukum utama bagi seluruh proses penyelesaian sengketa hubungan industrial di Indonesia.
Rujukan resmi
Informasi di halaman ini disusun dengan merujuk: disnaker.lamongankab.go.id, kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, pn-palembang.go.id, garuda.kemdiktisaintek.go.id.
Pertanyaan seputar advokasi sengketa upah
Apakah pengaduan sengketa upah ke Disnaker dipungut biaya?
Proses mediasi atau konsiliasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja tidak dipungut biaya resmi oleh instansi tersebut.
Berapa lama proses penyelesaian sengketa upah dari Disnaker hingga PHI?
Secara regulasi, perundingan bipartit maksimal 30 hari kerja dan mediasi di Disnaker juga maksimal 30 hari kerja sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Apakah wajib menggunakan jasa pengacara untuk sidang di Pengadilan Hubungan Industrial?
Anda tidak diwajibkan menggunakan pengacara, namun pendampingan profesional dapat membantu Anda memahami prosedur hukum yang kompleks di pengadilan.
Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan gugatan ke PHI?
Dokumen utama yang diperlukan meliputi risalah perundingan bipartit, surat pengaduan ke Disnaker, serta dokumen gugatan yang disusun dalam rangkap tujuh.
Bagaimana cara membuat risalah perundingan bipartit yang benar?
Risalah harus memuat poin-poin kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan kami dapat membantu memastikan kelengkapan isinya.
Butuh Pendampingan Sengketa Upah?
Diskusikan masalah ketenagakerjaan Anda secara privat melalui WhatsApp. Kami siap mendengarkan dan membantu Anda memahami langkah hukum yang tepat.
Konsultasi gratis via WhatsAppJangkar Global Groups adalah perusahaan jasa swasta, bukan instansi pemerintah. Kami membantu pengurusan dokumen sesuai prosedur resmi; keputusan akhir tetap pada instansi berwenang.