Perizinan Pertambangan
Izin Pertambangan
Kami membantu badan usaha dan perorangan dalam mengurus legalitas izin pertambangan seperti IUP, IUJP, SIPB, dan IPR agar kegiatan operasional Anda berjalan sesuai regulasi pemerintah yang berlaku.
- Estimasi 1–20 bulan
- Seluruh Indonesia
- Konsultasi gratis
- mengurus dokumen sejak 2008
- 18 tahun
- dokumen diselesaikan
- 1 juta+
Informasi diperbarui 7 November 2026
Keunggulan layanan
Pengalaman Sejak 2008
Kami telah mendampingi berbagai pelaku usaha dalam proses perizinan pertambangan selama lebih dari satu dekade.
Layanan Konsultasi Jarak Jauh
Anda tidak perlu datang ke kantor kami; konsultasi dapat dilakukan melalui WhatsApp dan dokumen dikirimkan via kurir.
Waktu Operasional Fleksibel
Kami siap melayani kebutuhan Anda pada hari Senin hingga Jumat pukul 08.30–17.00 WIB dan Sabtu pukul 08.30–15.00 WIB.
Apa itu izin pertambangan?
Biasanya dipakai untuk:
- Mendapatkan legalitas operasional tambang melalui IUP
- Memenuhi syarat mengikuti tender jasa pertambangan dengan IUJP
- Mengelola tambang batuan secara resmi menggunakan SIPB
- Melegalkan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil melalui IPR
Kapan Anda membutuhkan izin pertambangan?
Mengikuti tender area tambang
Anda adalah perusahaan kontraktor alat berat yang membutuhkan legalitas untuk mengikuti tender di area tambang batubara.
Mengelola tambang pasir sungai
Koperasi daerah Anda ingin mengelola tambang pasir sungai untuk keperluan proyek infrastruktur secara sah.
Pengeboran nikel untuk smelter
Perusahaan PMDN Anda berencana melakukan pengeboran nikel sebagai langkah awal pembangunan smelter.
Perpanjangan izin operasional
Perusahaan Anda memerlukan bantuan untuk proses perpanjangan IUP Operasi Produksi yang akan segera habis masa berlakunya.
Pengajuan izin jasa pertambangan
Badan usaha Anda baru pertama kali ingin mengajukan izin jasa pertambangan (IUJP) untuk mendukung operasional tambang.
Mengapa izin pertambangan penting?
Kepatuhan terhadap regulasi
Memastikan operasional Anda selaras dengan UU No. 3/2020 dan peraturan pemerintah terkait agar terhindar dari kendala administrasi.
Legalitas operasional
Dokumen izin yang lengkap menjadi bukti bahwa kegiatan usaha Anda diakui secara sah oleh negara.
Syarat partisipasi proyek
Kepemilikan izin adalah syarat mutlak untuk menjalin kerja sama bisnis atau mengikuti tender di sektor pertambangan.
Kendala mengurus izin pertambangan sendiri
- Prosedur yang kompleksTahapan pengajuan mulai dari WIUP, penyusunan Studi Kelayakan, hingga RKAB memerlukan pemahaman teknis yang mendalam.
- Pembaruan regulasiSering terjadi perubahan aturan terbaru yang menuntut ketelitian tinggi dalam pemenuhan dokumen administratif dan teknis.
- Risiko tumpang tindih lahanProses pengajuan persetujuan WIUP memerlukan analisis koordinat yang akurat agar tidak berbenturan dengan area lahan lain.
Urus sendiri atau dibantu kami?
| Aspek | Urus sendiri | Bersama Jangkar Global Groups |
|---|---|---|
| Biaya operasional | Lebih hemat biaya jasa | Transparan sesuai PNBP |
| Pemahaman regulasi | Harus pelajari UU & PP terkait | Update dengan aturan 2025-2026 |
| Dokumen teknis | Susun mandiri, risiko revisi | Pendampingan penuh RKAB & AMDAL |
| Waktu pengerjaan | Sering terkendala alur birokrasi | Proses terarah dan efisien |
Panduan lengkap izin pertambangan
Memahami Perbedaan IUP dan IUJP dalam Izin Pertambangan
Banyak pelaku usaha sering tertukar antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). IUP diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang ingin mengelola langsung sumber daya mineral dan batubara, sedangkan IUJP ditujukan bagi kontraktor yang menyediakan jasa pendukung operasional tambang.
Masing-masing memiliki masa berlaku dan kewajiban pelaporan yang berbeda. Memahami posisi bisnis Anda sangat krusial agar tidak salah dalam mengajukan permohonan ke instansi berwenang.
Pentingnya Dokumen Teknis dan RKAB
Kesalahan umum dalam pengajuan izin pertambangan adalah ketidaksiapan dokumen teknis seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Dokumen ini menjadi penentu apakah permohonan Anda dapat diproses lebih lanjut oleh pemerintah.
Kami mendampingi penyusunan dokumen teknis agar sesuai dengan standar regulasi terbaru. Hal ini bertujuan meminimalisir risiko penolakan akibat ketidaklengkapan data teknis di lapangan.
Kepatuhan Terhadap Regulasi Pertambangan Terbaru
Sektor pertambangan di Indonesia sangat dinamis dengan pembaruan aturan secara berkala. Saat ini, kepatuhan mengacu pada UU No. 3/2020 serta serangkaian PP dan Permen ESDM terbaru yang mengatur tata kelola mineral dan batubara.
Kami memastikan setiap langkah pengajuan Anda selaras dengan ketentuan terkini, termasuk prosedur pembayaran PNBP yang sah. Kami tidak menjanjikan kelolosan instan, namun kami memastikan setiap prosedur teknis dilalui dengan benar sesuai aturan hukum.
Pilihan paket jasa izin pertambangan
Reguler
Cocok untuk: Badan usaha atau perorangan yang sudah memiliki dokumen teknis namun membutuhkan bantuan dalam pengurusan administrasi di sistem perizinan.
Layanan fokus pada verifikasi kelengkapan berkas dan pengajuan melalui sistem perizinan yang berlaku.
- Pemeriksaan kelengkapan dokumen legalitas perusahaan
- Pendampingan input data ke sistem OSS RBA
- Monitoring status pengajuan izin secara berkala
- Konsultasi teknis terkait prosedur instansi
Syarat dan dokumen izin pertambangan
Dokumen Legalitas dan Teknis
NIB OSS RBA
Akta Pendirian
NPWP
Peta WIUP
Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)
RKAB
Bukti jaminan kesungguhan
Alur jasa izin pertambangan
- 1
Konsultasi Awal
Diskusikan kebutuhan legalitas Anda melalui WhatsApp atau pertemuan langsung.
- 2
Analisis Dokumen
Kami meninjau kelengkapan persyaratan administratif dan teknis yang Anda miliki.
- 3
Penyusunan Dokumen Teknis
Pendampingan penyusunan RKAB, peta, dan dokumen lingkungan sesuai standar.
- 4
Pengajuan Melalui Sistem
Proses pengajuan permohonan ke Kementerian Investasi/BKPM atau DPMPTSP Provinsi.
- 5
Monitoring dan Evaluasi
Pendampingan selama proses evaluasi teknis oleh instansi terkait.
- 6
Penerbitan Izin
Dokumen izin siap digunakan setelah disetujui oleh instansi berwenang.
Tips agar pengurusan izin pertambangan lancar
- 01 Pastikan seluruh dokumen legalitas perusahaan seperti NIB dan NPWP sudah sesuai dengan data terbaru di sistem OSS RBA sebelum memulai pengajuan.
- 02 Siapkan peta wilayah tambang dengan koordinat yang akurat untuk menghindari tumpang tindih lahan dengan pihak lain.
- 03 Susun dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL secara komprehensif karena ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan persetujuan.
- 04 Pastikan RKAB yang disusun mencerminkan rencana kerja yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
- 05 Lakukan pengecekan berkala terhadap masa berlaku izin Anda agar proses perpanjangan dapat diajukan tepat waktu sebelum masa berlaku habis.
Melayani seluruh Indonesia
Konsultasi via WhatsApp
Kirim dokumen via kurir
Pantau status
Dokumen dikirim balik
Garansi dan dasar hukum
Dasar hukum
- UU No. 3/2020 — Peraturan utama yang mengatur pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.
- PP No. 96/2021 jo. PP No. 39/2025 — Mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- Perpres No. 55/2022 — Mengatur pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- PP No. 19/2025 — Peraturan pelaksana terkait kebijakan pertambangan yang berlaku saat ini.
- Permen ESDM No. 17/2025 — Mengatur ketentuan teknis operasional dalam kegiatan usaha pertambangan.
- Permen ESDM No. 7/2026 — Peraturan teknis terbaru yang menjadi acuan dalam perizinan pertambangan.
Rujukan resmi
Informasi di halaman ini disusun dengan merujuk: jdih.esdm.go.id, bkpm.go.id, babelprov.go.id, dpmptsp.sumutprov.go.id.
Pertanyaan seputar izin pertambangan
Apa perbedaan mendasar antara IUP dan IUJP?
IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan, sedangkan IUJP adalah izin khusus bagi badan usaha yang bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan.
Bagaimana cara mendapatkan persetujuan WIUP agar tidak tumpang tindih?
Persetujuan WIUP didapatkan melalui pengajuan permohonan ke instansi berwenang yang akan melakukan verifikasi koordinat wilayah untuk memastikan lahan tidak tumpang tindih.
Apakah izin tambang galian C diurus di pusat atau provinsi?
Saat ini, kewenangan perizinan pertambangan telah didelegasikan kepada pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berapa biaya resmi PNBP untuk Iuran Tetap IUP Eksplorasi?
Biaya PNBP Iuran Tetap ditetapkan berdasarkan luas lahan per hektare per tahun, dengan kisaran angka resmi yang telah diatur oleh pemerintah.
Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk perpanjangan IUP?
Anda perlu menyiapkan dokumen administratif perusahaan, laporan RKAB, bukti pemenuhan kewajiban keuangan, serta dokumen teknis lainnya sesuai dengan tahapan operasi produksi.
Apakah izin tambang perseorangan bisa ditingkatkan menjadi badan usaha?
Secara regulasi, kegiatan pertambangan lebih disarankan dikelola melalui badan usaha untuk memenuhi syarat administratif dan teknis yang lebih kompleks.
Konsultasi Legalitas Tambang Anda
Hubungi kami melalui WhatsApp untuk mendapatkan panduan mengenai persyaratan dan prosedur perizinan pertambangan secara transparan.
Konsultasi gratis via WhatsAppJangkar Global Groups adalah perusahaan jasa swasta, bukan instansi pemerintah. Kami membantu pengurusan dokumen sesuai prosedur resmi; keputusan akhir tetap pada instansi berwenang.